Aneh bukan jika kita ingin kerja tapi harus diminta untuk membayar dulu? Tidak tanggung-tanggung, jumlah yang harus dibayar bisa jutaan rupiah lagi!
Tapi itulah kondisi yang nyata pada beberapa proses perekrutan kerja yang masih ada di beberapa instansi pemerintahan. Di daerah saya, untuk bisa menjadi guru SD saja, konon harus membayar Rp 50 juta terlebih dulu. Belum lagi jika posisi yang diinginkan lebih strategis dan lebih berdaya saing peminatnya.
Nah, akhir-akhir ini saya mengetahui lagi sebuah kasus yang hampir serupa. Bukan PNS sih, tapi kerja yang akan saya ceritakan ini berada dalam naungan bagian Dinas Sosial. Bagian kerjanya adalah mendata siapa-siapa saja yang kurang mampu dan pantas untuk mendapatkan aliran dana bantuan seperti BLT, berikut tugas untuk membagikannya.
Karena ada saudara saya yang sudah bekerja di instansi tersebut, saya pun kecipratan infonya. Namun akhirnya saya curiga juga, kenapa kok tidak ada pengumuman resminya?
“Ini yang tahu hanya orang-orang dalam saja. Makanya kamu ikutan daftar gih sana!” ujar kakak saya.
Namun info itu cukup mendadak saya ketahui. Bayangkan saja, hari Minggu saya diberitahu, hari Selasanya saya harus mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Karena pertimbangan sifat kerjanya yang dalam sebuah berkas tertulis “bersedia di tempatkan di tempat manapun” saya pun lalu teringat kedua orangtua saya. Wah, jadinya saya harus jauh dari orangtua saya lagi dong? Dan urunglah saya mencoba tawaran lowongan kerja tersebut.
Di kemudian hari saya dengar dari kakak saya, jumlah pelamarnya ternyata cukup menggila. Saya pun keheranan dan bertanya kepada kakak saya, bagaimana bisa lowongan yang hanya diketahui ‘bisik-bisik tetangga’ itu bisa diikuti oleh jumlah pelamar yang cukup besar?
Ternyata meskipun kondisinya diketahui oleh orang-orang tertentu, namun masih memungkinkan untuk orang-orang dalam dari dinas itu yang mengetahuinya untuk memberikan info tersebut kepada saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, atau saudara tetangganya.
Di tahapan penerimaan, terhenyaklah kakak saya ketika ia memberikan informasi yang juga membuat saya turut terhenyak dan ditambah aksi cengar-cengir. Ternyata, mereka bisa diterima itu hanyalah mereka orang-orang yang sudah menghadap si juru kunci penerimaan dengan membawa barang-barang bingkisan, atau membayar Rp 10 juta!
Untuk kontrak kerja selama enam tahun, ditambah gaji sebesar Rp 1,55 per-bulannya, harus membayar dulu Rp 10 juta?! “Balik modal nggak tuh, Mbak?” tanya saya yang dijawab oleh Mbak saya juga dengan versi cengar cengir.
“Habisnya Mbak dulu nggak ada gitu-gituan kok!” jawab kakak saya masih dengan nada tidak percaya jika kondisi ketidajujuran itu ternyata ada di tempat kerja yang sudah ia masuki beberapa tahun lamanya.
Batin saya bicara, oalah… mau kerja saja kok harus disuruh bayar dulu baru bisa diterima?! Belum lagi sifat kerjanya yang seharusnya banyak bersinggungan dengan dana sosial! Jangan-jangan, nanti ada penyunatan-penyunatan dana yang tidak seharusnya lagi…
Mencari Kerja yang Asli Kompetitif
Jika Anda punya idealisme keilmuan yang tinggi berikut moralitas dan nurani yang masih terbilang bagus, masih berpikir lebih baik menjadi pegawai, sebaiknya saya sarankan kerja saja deh di luar Jawa! Atau kalaupun di Jawa, cari saja deh kota-kota yang sifatnya sudah besar di mana cukup banyak orang pintar yang hidup di sana.
Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika saya amati, ternyata rupanya cukup banyak ya raja-raja kecil yang mendiami wilayah kabupaten di pulau Jawa. Sementara itu jika di kota-kota besarnya, karena sudah banyak orang pintar yang ingin sesuatu itu berjalan semestinya dengan sifat yang jujur kompetitif, maka kecil kemungkinan untuk unsur KKN itu terjadi.
Sedangkan di luar Jawa apalagi di wilayah timur, masih jarang SDM yang bisa memiliki kualitas bagus. Akibat negatifnya memang ada. Mau tak mau, putra daerahlah yang akhirnya kalah dengan pendatang seperti dari Jawa. Sehingga tak heran jika istilah orang Jawa menjadi penjajah di tanah orang lain akhirnya terstigma.
Komentar Terbaru